ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Hasby Hasby, Taufeni Taufik, Vince Ratnawati

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kendala dan upaya yang dilakukan Inspektorat dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Soft System Methodology. Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi Inspektorat adalah regulasi tentang sistem pengendalian intern pemerintah belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu sumber daya manusia yang ada masih belum memadai baik dari kualitas maupun kuantitas, dan masih lemahnya komitmen pimpinan dalam menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung implementasi sistem pengendalian intern pemerintah. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah secara terus menerus kepada seluruh OPD, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, dan menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung implementasi sistem pengendalian intern pemerintah.


Keywords


Sistem pengendalian intern pemerintah; soft system methodology; inspektorat

Full Text:

PDF

References


Creswell, J.C. 2013. Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches. Third Edition.

Delli, Herman. 2014. Peranan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mengelola Belanja Bantuan Sosial (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah). Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Fauzi, Achmad. 2013. Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Menuju Tata Kepemerintahan Daerah yang Baik. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.10 No 2.

Fakhri, Akhdan Toedien. 2017. Pengawasan Inspektorat Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah. Vol. 15 No 2.

Febriani, Ayu. 2016. Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau. Tesis. Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta.

Hardjosoekarto, Sudarsono. 2012. Soft System Methodology (Metode Serba Sistem Lunak). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Korah, Theyza. 2016. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Inspektorat di Provinsi Sulawesi Utara. Tesis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Kusuma, Widya. 2014. Dinamika Hubungan Inspektorat dengan Obyek Pemeriksaan dalam Penanganan Temuan Pemeriksaan yang Berulang Tahun 2010-2013 (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro). Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Matei, Angela Mulyani. 2015. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Tesis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Nunu, Indrawati. 2015. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang atas Pemeriksaan Inspektorat Kota Gorontalo. Tesis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Wulandari, Angel. 2016. P e r a n I n s p e k t o r a t D a l a m P e l a k s a n a a n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Tesis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Setiawan, Herdi. 2013. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 4 No 2.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Alfabeta. Bandung.

Ricardo. 2017. Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap dengan Pendekatan Soft System Methodology (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru). Tesis. Universitas Riau. Pekanbaru.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 Kepulauan Meranti.

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan AparaturNegaradan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Instansi Pemerintah.




DOI: http://dx.doi.org/10.31258/je.26.4.p.72-87

Refbacks

  • There are currently no refbacks.